Rekam medis elektronik, digital, komputerisasi atau istilah apapun selain metode berkas kertas dokumen sudah menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan. Saya pilih untuk menggunakan istilah rekam medis elektronik (RME) untuk menyingkat dalam artikel ini.

Sekarang ini sudah banyak rumah sakit atau pelayanan kesehatan menggunakan rekam medis elektronik. Karena aspek kecepatan kemudahan dan tidak memerlukan ruangan yg luas seperti menyimpan rekam medis berbasis kertas. Walaupun harus menyiapkan infrastruktur yang tidaklah murah, namun banyak kelebihan yang didapat. Oleh karena itu perlu dasar hukum rekam medis elektronik untuk pelaksanaannya.

Dasar hukum rekam medis elektronik yang digunakan saat ini memang belum spesifik khusus mengatur tentang rekam medis elektronik. Walaupun sudah ada rencana dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan membuat dasar hukum yang spesifik mengatur rekam medis elektronik di Indonesia. 

 

Dalam rencana strategis yang tertuang dalam Permenkes No 21 tahun 2020 tentang RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 terkait rekam medis disebutkan :

Dasar hukum rekam medis elektronik yang digunakan saat ini antara lain sebagai berikut (akan diupdate jika ada perkembangan informasi) :

 

UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 

Pasal 46 dan pasal 47 kewajiban rekam medis dan kepemilikan rekam medis

 

Pasal 29 ayat (1) setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan Rekam Medis

UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 

Pasal 11 Keteknisian Medis : Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
 

Pasal 1 :  Informasi elektronik dan dokumen elektronik
 

Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
Pasal 14 Data dan Informasi Kesehatan yang bersumber dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diperoleh dari rekam medik elektronik dan nonelektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 17 huruf b pengumpulan data dan Informasi kesehatan melalui : penyelenggaraan rekam medik baik elektronik maupun non elektronik
Pasal 39 pengelolaan data dan informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk pengelolaan rekam medik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 40 Ayat (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengoperasikan sendiri sistem elektronik rekam medik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 

Pelayanan penunjang klinik, termasuk rekam medik harus ada di setiap kelas rumah sakit (A, B, C, D).

 

Permenkes No 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (tidak berlaku digantikan PMK no 24 tahun 2022)
Pasal 2 Ayat (1) Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.
Pasal 2 Ayat (2) Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Demikian beberapa dasar hukum rekam medis elektronik yang digunakan saat ini. Informasi ini akan diupdate seiring dengan perkembangan waktu.